Page 358 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

konferensi pers secara daring di channel YouTube-nya membeberkan hasil kajiannya terhadap
program tersebut.

89 PERSEN PELATIHAN PRAKERJA TAK BERBAYAR, KEMITRAAN STARTUP DISEBUT
SARAT KONFLIK KEPENTINGAN
, JAKART A - Program kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sempat mendapat sorotan.
Salah satunya dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang pernah menyatakan bahwa
program ini syarat konflik kepentingan.

Namun selain itu ternyata ada masalah lain dalam program ini.

KPK dalam konferensi pers secara daring di channel YouTube-nya membeberkan hasil kajiannya
terhadap program tersebut.

Hasilnya, ternyata konten materi yang diajarkan dalam program ini sebagian besar bisa dapat
diakses secara gratis melalui internet, baik di kanal YouTube maupun laman prakerja.org.

KPK mengambil 327 contoh materi dari total 1.895, hasilnya 89 persen bisa didapatkan secara
gratis.

"Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar," kata Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata , Kamis (18/6/2020).

"Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian
dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari
pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," ujarnya.

Di sisi lain KPK menyebut program kartu Prakerja bermasalah secara kemitraan dengan para
penyedia layanan pelatihan digital.

Menurut Alex, permasalahan pertama karena delapan penyedia pelatihan daring ikut serta
dalam program tanpa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

Hal tersebut memiliki potensi konflik kepentingan.

"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia
pelatihan," ujarnya.

Alex juga menyebutkan sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik
Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres 36/2020 yang menjadi
program semi-bantuan sosial dalam masa pandemi.

Program tersebut memakan anggaran sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta
orang.
Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp 2.400.000 per orang dan insentif
survei sebesar Rp 150.000 per orang.

Sedangkan nilai bantuan pelatihannya sebesar Rp 1.000.000 per orang.

Selain berpotensi konflik kepentingan, KPK mencatat permasalahan Prakerja terletak pada
metode pelaksanaan secara daring.
357