Page 362 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 362
KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga
pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program.
Empat aspek tersebut dimulai dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
"Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan
perbaikan tata kelolanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers
Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja yang dikutip dari situs KPK .
KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan
pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiranrakyat-bekasi.com dengan judul " Temukan
Masalah, KPK Minta Pemerintah Hentikan Sementara Program Kartu Prakerja " Dalam rapat
tersebut, KPK , Kemenko Perekonomian, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah
menyepakati empat hal tersebut agar diperbaiki terlebih dahulu.
Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi
dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai
dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.
Kemudian pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai
kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.
Terakhir, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja Saat ini, Kemenko Perekonomian sedang
melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis
maupun pelaksanaan Kartu Prakerja.
Delapan mitra yang telah ditunjuk oleh pemerintah yakni Tokopedia, Skill Academy dari
Rungguru, Pintaria, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolahmu, dan Sisnaker yang
dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.*** (M Bayu Pratama/Pikiranrakyat-bekasi.com).
361
