Page 359 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Menurut KPK , metode tersebut besar kemungkinan dapat fiktif atau tidak efektif sehingga
merugikan keuangan negara.

Karena metode pembelajaran hanya satu arah. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun
belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar
pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

Lebih lanjut lagi, KPK mengatakan lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

Materi pelatihan pun dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat secara materi
dan penyampaian daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Permasalahan juga terjadi pada proses pendaftaran.

KPK merujuk pada data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengkompilasi data
pekerja terdampak PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 Juta pekerja terdampak.

Namun menurut KPK , hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring,
yaitu hanya 143 ribu.
Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar
bukanlah target yang disasar oleh program ini.

"Kemudian penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan
anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah
memadai," ujarnya.

Berdasarkan temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Di antaranya, peserta yang disasar pada pekerja terdampak tidak perlu mendaftar daring
melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program; Penggunaan NIK sebagai
identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang
mengakibatkan penambahan biaya.

KPK juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
kerja sama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah
atau tidak.

"Serta platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya,"
ujarnya.

Selain itu, kurasi materi pelatihan dan kelaikannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalam bentuk petunjuk teknis.

Rekomendasi berikutnya adalah materi pelatihan yang teridentifikasi gratis melalui jejaring
internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan Lembaga Pelatihan; dan
pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.
"Hasil kajian dan rekomendasi ini telah kami paparkan kepada Kemenko Perekonomian dan
pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020," ungkap Alex.

358