Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 42

Judul               Urgensi Benahi Kartu Prakerja
                 Nama Media          Kompas

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg6
                 Jurnalis            Tajuk Rencana
                 Tanggal             2020-06-22 04:50:00
                 Ukuran              202x104mmk
                 Warna               Halaman Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 66.660.000
                 News Value          Rp 199.980.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber



              Ringkasan

              Antusiasme  warga  pada  program  Kartu  Prakerja  tak  terbantahkan.  Sayangnya,  sejumlah
              persoalan tata laksana mengemuka. Evaluasi dan pembenahan harus dilakukan.

              Liputan  khusus  Kompas,  Rabu  (17/6/2020),  menemukan  fakta-fakta  itu.  Kajian  Komisi
              Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  disampaikan  kepada  publik,  Kamis  (18/6/2020),
              memperkuat adanya temuan sejumlah persoalan dalam tata laksana.


              URGENSI BENAHI KARTU PRAKERJA

              Antusiasme  warga  pada  program  Kartu  Prakerja  tak  terbantahkan.  Sayangnya,  sejumlah
              persoalan tata laksana mengemuka. Evaluasi dan pembenahan harus dilakukan.

              Liputan  khusus  Kompas,  Rabu  (17/6/2020),  menemukan  fakta-fakta  itu.  Kajian  Komisi
              Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  disampaikan  kepada  publik,  Kamis  (18/6/2020),
              memperkuat adanya temuan sejumlah persoalan dalam tata laksana.

              Tim Teknis Kartu Prakerja yang diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
              Negara, Jumat (19/6/2020), juga merekomendasikan perlunya evaluasi. Berbagai pembayaran
              bahkan diminta ditunda dahulu menunggu hasil evaluasi.

              Ada tiga hal penting yang menjadi perhatian KPK. Pertama, potensi konflik kepentingan, karena
              terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan juga merupakan milik dari lima lembaga penyedia
              platform, dari total delapan penyedia platform.

              Kedua,  adanya  potensi  kerugian  negara  mengingat  berdasarkan  uji  sampel  327  pelatihan,
              ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.




                                                           41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47