Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 43
Ketiga, faktor ketidaklayakan materi. Hanya 13 persen penyampaiannya secara dalam jaringan
(daring) yang dinilai memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan teijadi sejumlah kasus,
seperti penerbitan sertifikat oleh lembaga pelatihan meski peserta belum menyelesaikan
keseluruhan paket.
Verifikasi peserta pun lemah sehingga mereka yang masih bekerja bisa memanfaatkan program
ini, padahal mereka bukan target dari program ini. Anggaran Kartu Prakeija sebesar Rp 5,6
triliun dikhawatirkan menjadi tidak optimal.
Persoalan ini muncul akibat percepatan pelaksanaan. Program yang semula direncanakan
diluncurkan Agustus 2020 dipercepat menjadi Maret 2020. Tujuannya agar program ini dapat
segera menjadi jaring pengaman sosial jutaan pekeija yang terkena pemutusan hubungan kerja
atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Desainnya diubah, sejumlah tahapan pun dilewati.
Aspek kedaruratan ini tentu tidak boleh dinafikan. Namun, kini, ketika sejumlah persoalan
muncul, hendaknya masalah ini pun tidak dikesampingkan, terlebih jika mengandung risiko
hukum. Apresiasi kita berikan kepada Komite Cipta Keija yang telah menerima masukan KPK.
Manajemen pelaksana pun berkomitmen akan menetapkan kriteria dan proses kurasi lembaga
pelatihan yang lebih ketat untuk menutup potensi konflik kepentingan.
Mengingat anggaran negeri ini sangat terbatas dan masih mengguritanya korupsi, prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik perlu terus dijaga, seperti akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, keadilan, dan efektivitas. Penegakan hukum pun perlu dilakukan
apabila ada pihak yang mencoba memanfaatkan kesempatan di saat bangsa diterpa pandemi.
Kita perlu pastikan setiap rupiah anggaran negara yang terbatas bisa benar-benar bermanfaat
mengatasi kesulitan pekerja yang terkena pemutusan hubungan keija atau dirumahkan, seperti
tujuan mulia program Kartu Prakeija.
42
