Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 47

Judul               RUU PRT Mangkrak 10 Tahun
                 Nama Media          Jawa Pos

                 Newstrend           RUU PRT
                 Halaman/URL         Pg2
                 Jurnalis            fat
                 Tanggal             2020-06-22 04:24:00
                 Ukuran              198x118mmk
                 Warna               Halaman Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 57.420.000
                 News Value          Rp 172.260.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Kami target tuntas tahun ini

              negative  -  Willy  Aditya  (Wakil  Ketua  Baleg  DPR)  Karena  mayoritas  PRT  adalah  perempuan,
              mereka juga rentan dapat kekerasan hingga kekerasan seksual
              negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR) Tujuannya, tidak ada lagi pelanggaran ekonomi,
              hak asasi, dan hukum atas PRT



              Ringkasan

              Rancangan  Undang-Undang  Pekerja  Rumah  Tangga  (RUU  PRT)  diajukan  menjadi  program
              legislasi  nasional  (prolegnas)  sejak  2010.  Namun,  sampai  sekarang,  RUU  yang  memberikan
              perlindungan bagi jutaan PRT Indonesia tersebut masih mangkrak. DPR melalui badan legislasi
              (baleg) pun kembali memasukannya menjadi prolegnas prioritas 2020.

              Wakil  Ketua  Baleg  DPR  Willy  Aditya  menyatakan,  RUU  PRT  sangat  mendesak  untuk  segera
              dituntaskan. Seperti pekerjaan lainnya, PRT harus mendapat perlindungan kuat dari negara.
              "Kami target tuntas tahun ini," kata Willy kemarin (21/6).



              RUU PRT MANGKRAK 10 TAHUN

              Rancangan  Undang-Undang  Pekerja  Rumah  Tangga  (RUU  PRT)  diajukan  menjadi  program
              legislasi  nasional  (prolegnas)  sejak  2010.  Namun,  sampai  sekarang,  RUU  yang  memberikan
              perlindungan bagi jutaan PRT Indonesia tersebut masih mangkrak. DPR melalui badan legislasi
              (baleg) pun kembali memasukannya menjadi prolegnas prioritas 2020.

              Wakil  Ketua  Baleg  DPR  Willy  Aditya  menyatakan,  RUU  PRT  sangat  mendesak  untuk  segera
              dituntaskan. Seperti pekerjaan lainnya, PRT harus mendapat perlindungan kuat dari negara.
              "Kami target tuntas tahun ini," kata Willy kemarin (21/6).


                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52