Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 48
Dia menjelaskan, sebagai pekerja sektor informal, umumnya hubungan kerja PRT tidak
didasarkan pada kontrak tertulis. Akibatnya, mereka rentan mendapat perlakuan sewenang-
wenang dari
majikan atau pengguna jasanya. Di sisi lain, gaji yang mereka terima juga masih rendah dan
sering kali tidak mencapai upah minimum. Padahal, PRT memiliki beban dan jam kerja yang
cenderung tidak terbatas. "Karena mayoritas PRT adalah perempuan, mereka juga rentan dapat
kekerasan hingga kekerasan seksual," ujarnya.
RUU PRT tikan mewajibkan kontrak tertulis antara PRT dan pihak pengguna jasa Isinya
mengatur upah minimum, waktu kerja, hingga jumlah anggota keluarga yang harus dilayani.
Bukan hanya itu, RUU juga mengatur pemberian jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan hak
mendapatkan libur.
Regulasi itu juga memberikan hak bagi pekerja unmk memperoleh pendidikan dan pelatihan
melalui balai latihan keija (BLK). "Tujuannya, tidak ada lagi pelanggaran ekonomi, hak asasi,
dan hukum atas PRT," tutur legislator dari dapil Jatim XI (Madura) tersebut, (mar/cl 4/fat)
47
