Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

dapat diakses siapa saja, sekalipun bukan korban PHK. ataupun tidak sedang mencari kerja.
Bahkan ditemui banyak kasus korban PHK justru kesulitan mengakses serta gagal seleksi.

Kritik lain ditujukan pada kewajiban mengikuti pelatihan daring yang tidak terstandardisasi dan
dinilai kurang bermanfaat. Penentuan lembaga penyedia pelatihan yang dinilai kurang
transparan juga menjadi sorotan.

Namun kritik paling telak adalah

bahwa Kartu Prakerja dinilai tidak menjawab permasalahan riil. Permasalahan utama yang
dihadapi masyarakat adalah hilangnya kesempatan kerja akibat krisis ekonomi, atau yang secara
teknis disebut pengangguran siklis. Tingginya tingkat pengangguran saat ini bukanlah tergolong
struktural, akibat ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki pekerja (skills mis-match).
Karenanya penyediaan program pelatihan tidaklah tepat.

Kartu Prakerja sebenarnya dirancang untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan keterampilan-keterampilan kerja baru.
Dapat dipahami bila program tersebut kini diluncurkan pemerintah sebagai strategi refocusing
anggaran untuk menghadapi dampak pandemi. Namun demikian, berbagai pihak menyarankan
realokasi anggaran menjadi bantuan sosial mumi.

Modifikasi Kartu Prakerja

Karena itu, dapat diajukan pertanyaan apakah Kartu Prakerja perlu dilanjutkan? Jawaban atas
pertanyaan ini sebaiknya diletakkan pada konteks pemulihan ekonomi nasional yang kini
dipersiapkan Kemko Perekonomian. Pada fase pemulihan ekonomi, sektor-sektor ekonomi
secara bertahap memulai kembali aktivitas usaha dan diharapkan menyerap kembali tenaga
kerja.

Namun demikian, proses pemulihan ekonomi mungkin akan berjalan lamban, karena pelaku
pasar perlu menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru (new normal). Di sisi lain
permintaan pasar belum akan pulih, sebagai dampak penurunan daya beli pada periode
sebelumnya. Masyarakat cenderung membatasi pengeluaran pada kebutuhan pokok,
sebagaimana tercermin pada penurunan tingkat konsumsi di kuartal I. Karenanya diperlukan
intervensi pemeri n tali untuk mendongkrak daya beli masyarakat, yakni melalui penciptaan
kesempatan kerja sebanyak-banyaknya.
Tidaklah realistis mengharap pelaku usaha membuka kesempatan kerja di masa krisis. Namun
pemerintah dapat melakukannya melalui modifikasi Kartu Prakerja. Bentuk pelatihan daring
perlu diubah menjadi pemagangan kerja (on-the-job iraining) di perusahaan-perusahaan swasta
maupun BUMN/BUMD.
Melalui pemagangan kerja sebagaimana diatur dalam Permenaker No 36/2016, Kartu Prakerja
akan menjadi program yang efektif untuk mengatasi pengangguran dan sekaligus produktif bagi
kegiatan usaha. Bila anggaran Kartu Prakerja dialihkan menjadi uang saku dan jaminan sosial
peserta selama magang, akan mendorong pelaku usaha segera menyerap kembali tenaga kerja
di pasar.

Sasaran utamanya para korban

PHK di sektor formal, yang umumnya terdidik dan terlatih. Verifikasi peserta dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu. anggaran Kartu Prakerja dapat digunakan instansi-instansi pemerintahan.

52