Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 134
Title HANIF BAKAL BERI SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK NAIKKAN UMP
Media Name sindonews.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1450233/34/hanif-bakal-beri-sanksi-ba gi-pengusaha-
Page/URL
yang-tidak-naikkan-ump-1571456499
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan akan memberikan sanksi bagi
pengusaha yang tidak menjalankan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020
sebesar 8,51%. Kenaikan UMP tahun depan sudah diatur oleh Undang-undang (UU)
dimana berlaku untuk seluruh provinsi.
Hanif menyebutkan sanksi yang diberikan ini tergantung pelanggaran yang
dilakukan bagi yang tidak menaati keputusan pemerintah.
"Kami juga banyak dapat laporan ada yang enggak mau UMP naik tapi kalau kami
sudah putuskan ya harus dijalankan. Kalau enggak, kami kasih sanksi, yang mana
sanksi itu sifatnya administratif, ada pemberhentian usaha, macam-macam. Kalau
ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu mekanisme yang
tersedia, kalau tidak ya tidak bisa," ujar Hanif di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Dia pun menyebutkan ada sejumlah temuan perusahaan yang tidak menuruti UMP
yang sudah ditetapkan. Pemerintah sudah melakukan penegakan hukum,
pembinaan sehingga kepatuhan meningkat.
"Ada yang melanggar tapi saya enggak mau sebutin lah tapi sudah kami urus sih,"
jelasnya.
Sebagai informasi, terdapat 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan
KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur,
pua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang
upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL),
wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada
penetapan upah minimum 2020. Jadi bisa saja 7 provinsi itu kenaikan upahnya
bukan 8,51%.
Berikut perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:
1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp3.165.030
2. Sumatra Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
3. Sumatra Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
Page 133 of 329.
