Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 139
Budi menjelaskan, saat ini dilakukan survei pasar terkait standar Kebutuhan Hidup
Layak (KHL). Hasil survei pasar tersebut terus dibenahi. Misalnya ya, kata Budi, hasil
survei di Kota Jogja nilainya Rp 1,8 juta tapi di Gunungkidul hasilnya hanya Rp 1,6 juta,
maka di perkirakan keluarga di Gunungkidul akan tetap miskin. "Penghasilannya harus
di atas garis kemiskinan. Memang (seluruh kabupaten) tidak bisa dipukul rata, tapi ada
parameter penghitungan berbeda-beda. Cuma penghasilan satu keluarga harus di atas
garis kemiskinan," katanya.
Yang tidak kalah penting, lanjut Budi, SHBJ (Standar Harga Belanja Barang dan Jasa) di
DIY juga harus dievaluasi. Misalnya, jika SHBJ membayar tenaga kerja Rp 55.000
perhari dikalikan 24 hari bekerja maka penghasilannya perbulan hanya Rp 1,32 juta saja
atau jauh di bawah garis kemiskinan. "Jadi kalau ada kegiatan fisik yang melibatkan
tukang, maka tukang jangan dibayar Rp55.000 dong. Harus dibayar di atas Rp 1,32 juta
agar (penghasilan) tidak di bawah garis kemiskinan," katanya.
Terkait penetapan PP No.78/2015 yang menjadi parameter KHL untuk menentukan
UMP, Budi mengatakan hal itu tergantung dengan parameter yang digunakan. Kalau
yang digunakan selalu barang yang nilainya yang paling bawah padahal bisa saja
diambil yang sedang atau paling mahal, kenapa tidak mengambil parameter yang paling
tinggi?. "Jangan diambil yang paling murah. Akhirnya tingkat kemiskinan dan UMP di
DIY selalu di posisi ke-34," katanya.
Budi juga menepis munculnya kekhawatiran jika UMP tinggi bisa ditinggalkan para
investor. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi 7,5% dengan peluang investasi
yang besar di DIY.
Anggota Dewan Pengupahan DIY Arif Hartono mengungkapkan, DIY perlu membuat
naskah akademik yang bagus untuk diusulkan ke Dewan Pengupahan Nasional sehingga
masalah pengupahan yang terjadi selama ini bisa teratasi.
Terpisah, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy Indaryati menyebutkan, besaran
Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta pada 2020 diperkirakan mencapai Rp 2 juta per
bulan jika penghitungan nilai upah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,51%.
"Kami akan tindak lanjuti dengan menggelar rapat pleno bersama Dewan Pengupahan
pekan depan," katanya.
Berdasarkan PP Pengupahan, besaran UMK dihitung menggunakan rumus yaitu
menambahkan UMK tahun berjalan dengan hasil perkalian antara nilai inflasi dan
pertumbuhan ekonomi dengan nilai UMK tahun berjalan.
UMK Yogyakarta pada 2019 ditetapkan sebesar RP 1.846.400 per bulan dan dengan
kenaikan 8,51% maka akan ada tambahan sebesar Rp 157.128,64 sehingga nilai UMK
2020 bisa mencapai Rp 2.003.528 per bulan.
Pada 2019, UMK di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan 8.03% dibanding UMK 2018.
Nilai UMK Yogyakarta pada tahun ini menjadi yang tertinggi dibanding empat kabupaten
lain di DIY.
Page 138 of 329.
