Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title MENAKER MINTA BURUH DAN PENGUSAHA PATUHI KENAIKAN UMP 8,51% DI 2020
Media Name kabarbisnis.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://kabarbisnis.com/read/2895245/menaker-minta-buruh-dan-pengusaha -patuhi-
Page/URL
kenaikan-ump-8-51-di-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51% harus bisa diterima oleh kalangan
buruh dan pengusaha. Dia menegaskan, kenaikan UMP tahun depan sudah diatur
oleh Undang-undang (UU) dimana berlaku untuk 34 provinsi di Indonesia.

"Jadi menurut saya ini harus diterima oleh semua pihak. Buruh pun kalau ditanya
puas terhadap kenaikan UMP jangan bilangnya enggak, kita harus menerima dan
mentaati," ujar Menaker Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dia menambahkan, buruh dan pengusaha harus menghormati ketetapan kenaikan
UMP 2020 yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur per 1 November
2019 nanti. "UU juga memberikan ruang bagi pengusaha bila tak kuat memberikan
UMP, maka bisa mengajukan penangguhan. Asalkan jangan sampai tak memberikan
upah di bawah UMP karena ancamannya pidana," jelasnya.

Langkah ini terang Menaker, untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha agar
bisa memprediksi jauh-jauh hari soal kenaikan upah. Selain itu pekerja juga punya
kepastian soal berapa kenaikan upah yang akan mereka terima. "So far jalan. Kalau
nggak kuat bisa mengajukan penangguhan upah. Kan itu mekanisme yang ada.
Kalau nggak bayar kaya gitu, nggak bisa," tandasnya.

Sebagai informasi, terdapat 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan
KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur,
pua Barat, Maluku, Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang
upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL),
wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada
penetapan upah minimum 2020. Jadi bisa saja 7 provinsi itu kenaikan upahnya
bukan 8,51%.

Berikut perkiraan rata-rata UMP 2020 di 34 Provinsi:

1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp 3.165.030

2. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422

3. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111

5. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563

Page 142 of 329.