Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title UPAH BELUM PENUHI STANDAR, BURUH MASIH UTANG UNTUK BIAYA HIDUP
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.beritasatu.com/nasional/580729/upah-belum-penuhi-standar-b uruh-masih-
Page/URL
utang-untuk-biaya-hidup
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Aliansi Serikat Buruh DI Yogyakarta memandang penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan hasil survei
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum memenuhi standar kebutuhan hidup.

"Buruh di DIY dan keluarganya masih mengalami defisit ekonomi. Selisihnya rata-rata
mencapai Rp 900 ribu per wilayah," ujar juru bicara serikat buruh/pekerja DIY, Irsyad
Ade Irawan saat beraudiensi dengan DPRD DIY, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, selama ini, survei KHL angkanya selalu lebih tinggi daripada penetapan
upah minimum. Dengan UMP Rp 1.676.280 per bulan di tahun 2019, buruh harus
berutang untuk menutupi biaya hidup, dan mengurangi biaya pendidikan, rekreasi,
hingga tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 13 Tahun
2012 tentang Komponen KHL.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Gubernur DIY dapat menetapkan UMP/UMK 2020,
dengan didasarkan pada hasil survei KHL 2019, dengan besaran antara Rp 2.5 juta --
Rp 2.7 juta per bulan.

Selain itu, mereka juga menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY. Sebab, PP tersebut
dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya upah buruh/pekerja di DIY.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Arianto Wibowo menjelaskan bahwa sejak tahun
2016, pemerintah memang tidak melakukan survei KHL. Hanya saja, perhitungan Upah
Minimum salah satunya didasarkan pada hasil survei KHL tahun 2015 sebagaimana
diatur dalam PP No 78 Tahun 2015.

Namun demikian, Arianto Wibowo menyebutkan, tahun 2020 merupakan tahun terakhir
perhitungan UMK/UMP menggunakan dasar PP tersebut. Sedangkan di tahun 2021,
perhitungan akan didasarkan pada hasil survei KHL 2020 yang ditetapkan oleh Dewan
Pengupahan DIY.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo mengatakan Pemda DIY akan
melakukan evaluasi terkait penerapan UMP 2019. Jika dalam satu keluarga
(suami/istri/dua anak) salah seorang bekerja dengan UMP 2019 maka keluarga tersebut
tetap akan miskin. Jika keluarga tersebut ingin keluar dari kemiskinan, kata Budi, maka
pendapatannya harus lebih daripada itu.

Page 137 of 329.