Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 193

Title          SAH, UPAH MINIMUM PROVINSI 2020 DITETAPKAN NAIK 8,51 PERSEN
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      18 Oktober 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1261082/sah-upah-minimum-provinsi-2020-di tetapkan-
               Page/URL
                              naik-851-persen
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah meneken Surat Edaran kepada
               Gubernur se-Indonesia ihwal kenaikan upah minimum pada 2020. Berdasarkan surat
               edaran tersebut, kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum
               kabupaten/kota tahun depan dipatok 8,51 persen.

               "Kenaikan UMP dan atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan
               pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen," termaktub dalam surat yang
               diteken Hanif pada Selasa, 15 Oktober 2019.

               Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung
               upah minimum pada tahun 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS.
               Berdasarkan surat Kepala BPS tertanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional berada
               pada angka 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

               Dalam surat yang sama, Hanif meminta para gubernur untuk menetapkan upah
               minimum 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
               Pengupahan. Penetapan UMP tersebut diminta memperhatikan Dewan Pengupahan
               Provinsi.

               Adapun bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah
               berakhir, Hanif meminta gubernur segera membentuk Depeprov yang baru. UMP
               2020 itu pun mesti ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara
               serentak pada 1 November 2019.

               Gubernur pun, berdasarkan surat tersebut, dapat menetapkan Upah Minimum
               Kabupaten/Kota untuk kabupaten atau kota tertentu uang mampu membayar upah
               minimum lebih tinggi dari UMP. UMK tersebut mesti diumumkan selambatnya 21
               November 2019. "UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana
               tersebut di atas berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020," tertulis dalam surat itu.

               Di samping itu, bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah nilai kebutuhan
               hidup layak, wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL selambatnya
               pada penetapan upah minimum 2020. Ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan
               UMP dengan KHL itu antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat,
               Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
               Title          UMP 2020 AKAN NAIK 8,51%



                                                      Page 192 of 329.
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198