Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 198
32. Maluku Utara dari Rp 2.508.092 jadi Rp 2.721.530
33. Papua dari Rp 3.240.900 jadi Rp 3.516.700
34. Papua Barat dari Rp 2.934.500 jadi Rp 3.184.225
Dalam surat edaran Menaker yang dikutip detikcom, Kamis (17/10/2019), gubernur
wajib mengumumkan kenaikan UMP 2020 pada 1 November.
"UMP tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara
serentak pada tanggal 1 November 2019," begitu bunyi surat edaran tersebut.
Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi (Depeprov).
"Bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir,
gubernur agar segera membentuk Depeprov yang baru," dikutip dari poin ketiga.
Berikutnya, UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada
tanggal 21 November 2019.
"Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimumlebih tinggi
dari UMP)," demikian isi surat edaran.
Aspek-aspek yang dihitung untuk menetapkan kenaikan upah tahun depan adalah
upah minimum tahun berjalan (UMt), inflasi yang dihitung dari periode September
tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan (INFLASIt).
Aspek berikutnya yang dihitung adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau
PDB yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal l dan IV
tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan (∆ PDBt).
Rumus yang dipakai adalah UMt+{UMt, x (INFLASIt + % ∆ PDBt )}. Dari situ akan
diperoleh besaran upah minimum yang akan ditetapkan (UMn).
Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang
digunakan untuk menghitung UMP 2020 bersumber dari Badan
Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-
246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional sebesar 3,39%,
pertumbuhan PDB sebesar 5,12%.
Dengan menggunakan rumus di atas, kenaikan UMP 2020 akan didapatkan angka
yaitu 8,51%.
Para kepala daerah wajib menaati ketentuan tersebut. Bila hal itu tidak
Page 197 of 329.
