Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 201
Title PENETAPAN UMP DIUSULKAN OLEH PENGUSAHA DAN PEKERJA LEBIH DULU
Media Name kabarbisnis.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.kabarbisnis.com/read/2895216/penetapan-ump-diusulkan-oleh- pengusaha-
Page/URL
dan-pekerja-lebih-dulu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, kabarbisnis.com: Meski sudah menjadi ketetapan dan rutinitas di setiap
tahun, namun penaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) 2020 masih menuai polemik.
Seperti diketahui, UMP tahun 2020 ditetapkan naik sebesar 8,51 persen. Penetapan
tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Ekonom Senior Indef, Aviliani menilai, ada era baru di tenaga kerja saat ini. "Saya
melihat, kita sekarang harus memikirkan ada era baru dari tenaga kerja saat ini.
Tidak hanya tenaga kerja formal, tapi juga sektor informal, di mana anak-anak
milenial sekarang sudah berada di sektor itu karena penghasilannya besar," ungkap
Aviliani di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Dia pun mempertanyakan dampak kenaikan UMP terhadap kinerja tenaga kerja,
membuat semakin kompetitif atau tidak.
"Akhirnya yang terjadi adalah industri makin habis dan masuk sektor informal,
karena itu menurut saya arahnya pengusaha dan karyawan dulu (untuk menentukan
UMP) dibanding pemerintah," terangnya.
Di sisi lain, lanjut Aviliani, menaikkan UMP belum tentu jadi solusi untuk
meningkatkan konsumsi masyarakat. Malah bisa jadi, UMP naik justru tingkat
pengeluaran semakin turun karena orang banyak diPHK, perusahaan tidak mampu
membayar.
Sementara, kenaikan UMP 2020 juga ditentang buruh. Ketua Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan kenaikan UMP 2020 tidak
menyejahterakan buruh.
"Menurut saya, meskipun naik tidak akan menyejahterakan," tuturnya kepada
Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Demikian pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
yang menyatakan tidak dihitung berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
buruh.
Page 200 of 329.
