Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 202
"Revisi PP no 78 tahun 2015, khususnya pasal tentang formula kenaikan upah
minimum sebagai dasar perhitungan UMP harus didahului survei KHL di pasar,"
ungkapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar
8,51 persen. Kenaikan ini berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional 2019.
Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Dalam PP ini, diatur sejumlah hal, antara lain, pertama, Gubernur
wajib menetapkan UMP Tahun 2020. Kedua, Gubernur menetapkan UMP dengan
memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
"Ketiga, bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah
berakhir, Gubernur agar membentuk Depeprov yang baru," bunyi SE Menteri
Ketenagakerjaan seperti dikutip, Kamis (17/10/2019).
Keempat, UMP Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing
Gubernur secara serentak pada 1 November 2019.
Kelima, Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota
tertentu (yang mampu membayar upah minimum provinsi lebih tinggi dari UMP).
Keenam, UMK Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21
November 2019.
"UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas
berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020," kata SE tersebut. kbc10
Page 201 of 329.
