Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 204
saing industri dan menjadi bumerang bagi pekerja yang ingin disenangkan.
"Menurut saya, arahnya pengusaha dan karyawan didahulukan dibandingkan
pemerintah yang terlalu ikut campur menentukan UMP," ucap Aviliani.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi mengirim
surat edaran kepada kepala daerah untuk menaikkan UMP sebanyak 8,51 persen.
Keputusan ini wajib diumumkan kepala daerah per 1 November dan mulai berlaku 1
Januari 2020.
Rencana kenaikan UMP itu tertuang di dalam surat Kementerian Ketenagakerjaan
nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 yang ditandatangani
Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri.
(tirto.id - Ekonomi ) Reporter: Vincent Fabian Thomas Penulis: Vincent Fabian
Thomas Editor: Maya Saputri
Page 203 of 329.
