Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 203
Title PEMERINTAH PERLU BERHATI-HATI SEBELUM PAKSAKAN KENAIKAN UPAH
Media Name tirto.id
Pub. Date 18 Oktober 2019
Page/URL https://tirto.id/pemerintah-perlu-berhati-hati-sebelum-paksakan-kenaik an-upah-ejWB
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah diminta tak sembarangan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebab alih-alih menaikkan daya beli, malah berujung pada PHK massal.
Ekonom senior Institute for Devopment of Economics and Finance (INDEF), Aviliani
mengingatkan agar pemerintah tak sembarang menaikkan Upah Minimum Provinsi
(UMP).
Menurutnya, kenaikan upah saat ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar jangan
sampai niat pemerintah mengerek daya beli malah berujung pada pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang berdampak sebaliknya.
"Jangan memaksakan diri. Jadi kan inflasi rendah kenapa harus memaksakan diri ya.
Kalau kita lihat tingkat pengeluaran masyarakat turun, apa dengan menaikkan bisa
naik [daya beli] atau malah makin turun karena banyak kena PHK," ucap Aviliani
kepada wartawan saat ditemui di Hotel Westin, Kamis (17/10/2019).
Aviliani menyebutkan saat ini kenaikan upah masih menjadi isu yang cukup sensitif
bagi industri. Sebab upah memiliki kaitan dengan biaya yang nantinya berpengaruh
pada daya saing industri.
Ia khawatir bila pemerintah tidak hati-hati, nantinya industri itu sendiri yang akan
berkurang dan pada akhirnya meningkatkan jumlah pekerja informal.
"Kalau UMP naik terus apakah kita akan semakin kompetitif. Jangan-jangan makin
tidak kompetitif. Akhirnya industri makin habis dan masuk ke sektor informal," ucap
Aviliani.
Di sisi lain, sektor informal memang tengah menjadi pilihan generasi muda terutama
milenial. ia menyebutkan tidak sedikit mereka yang akhirnya mendulang pundi uang
dari sektor informal. Namun, Aviliani melihat ada celah aturan yang belum ditutup
pemerintah yaitu tenaga outsourcing yang seharusnya diatur guna menghindari
permasalahan pekerja di masa mendatang.
Melihat berbagai pertimbangan ini, Aviliani menyarankan pemerintah
mengembalikan mekanisme penentuan upah antara pengusaha dan karyawan.
Peran pemerintah, menurutnya, jangan terlalu besar sampai-sampai bisa terlalu
dalam ikut campur dalam menentukan upah karena bisa berdampak pada daya
Page 202 of 329.
