Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 194
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
Page/URL https://news.harianjogja.com/read/2019/10/18/500/1022297/ump-2020-akan -naik-851
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 akan naik sebesar 8,51%. Jumlah kenaikan itu
sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-
M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis (17/10/2019).
Nilai 8,51% tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan
pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan
digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.
Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2
Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,12%. Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data
inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51%.
Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah
dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat
tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk
menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak
pada 1 November 2019.
Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP
dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi
administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri.
Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut namun kepala daerah
belum juga melaksanakannya, maka kepala daerah akan dihentikan sementara
selama tiga bulan.
Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak
juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan
sebagai kepala daerah.
Page 193 of 329.
