Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 46

Title          HARAPAN BURUH DI PEMERINTAHAN BARU JOKOWI-MA'RUF: PERBAIKAN UPAH
               Media Name     okezone.com
               Pub. Date      20 Oktober 2019
                              https://economy.okezone.com/read/2019/10/20/320/2119255/harapan-buruh- di-
               Page/URL
                              pemerintahan-baru-jokowi-ma-ruf-perbaikan-upah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


















               Para buruh menaruh berbagai harapan di era pemerintahan baru Presiden Joko
               Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Harapan tersebut perbaikan dari
               sisi pengupahan, ketersediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kemampuan
               pekerja menghadapi revolusi industri 4.0.

               Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menyatakan,
               pihak buruh ingin lebih dilibatkan dalam membuat aturan pengupahan. Menurutnya,
               menetapkan aturan tersebut butuh mendapatkan masukan lebih dahulu dari
               pandangan buruh, sehingga tidak serta-merta bisa diputuskan berdasarkan
               pandangan pemerintah.

               Hal itu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang
               Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan
               pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya
               berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

               "Harapan kami bisa diilibatkan secara maksimal, bukan untuk ngerecokin atau ikut
               campur buat menghalang-halangi, kami pastikan justru cari solusi harus bersama-
               sama yang nyaman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Walaupuun
               pengusaha merasa berat, menyebut upaah semakin tinggi. Jadi kami siap duduk
               bersama untuk cari jalan keluar," jelas Mirah kepada Okezone, Minggu
               (20/10/2019).

               Di sisi lain, buruh juga menaruh harapan untuk pemerintah lebih mendorong
               pendidikan yang memperkaya kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Mirah
               mengatakan, industri 4.0 yang digaungkan pemerintah datang secara mendadak
               tanpa diiringi regulasi yang tepat terkait perkembangan tersebut.

               Alhasil, banyak tenaga kerja dalam negeri yang tidak siap menyambut revolusi
               industri tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun terjadi di mana-mana
               karena tergantikan oleh digitalisasi.



                                                       Page 45 of 329.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51