Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

menyebabkan inefisiensi APBN dan APBD mengingat iuran JKm di BPJS
Ketenagakerjaan hanya 0,3 persen," bebernya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah melakukan kajian dan telah
menyurati Presiden Jokowi pada 16 September 2019 lalu terkait pengelolaan JKK
dan JKm bagi ASN dan PPNPNS tersebut.

Dalam suratnya, KPK menyatakan mendesak Pemerintah tidak segera menerbitkan
PP tentang tata cara pengalihan program Jamsos Ketenagakerjaan sebagaimana
yang diminta oleh Pasal 66 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Lalu KPK pun menyatakan, tidak dipatuhinya peta jalan oleh semua yang
berkepentingan sehingga terjadi penyimpangan atas UU berupa penerbitan produk
hukum yang tidak sesuai dengan diperlukan.

Dalam Ringkasan Eksekutif Kajian Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagai lampiran surat ke Presiden tersebut, pada alinea ke-9, KPK menyatakan:
"Hal lainnya yang turut dikaji yaitu ilustrasi apabila penyelenggaraan jamsos tenaga
kerja oleh tiga penyelenggara digabung menjadi satu badan ke BPJS
Ketenagakerjaan, maka potensi biaya operasional yang dihemat mencapai sebesar
kurang lebih Rp1 triliun per tahun," terangnya.

Surat KPK tersebut mengoreksi pelaksanaan jaminan sosial selama ini yang tidak
sesuai dengan UU sehingga menyebabkan inefisiensi.

BPJS Watch berharap Presiden Jokowi pasca dilantik segera merespons dengan
serius kajian dan surat KPK ini.

Tujuannya agar program jamsos kembali sesuai dengan tiga asas dan sembilan
prinsip SJSN, dan seluruh pekerja, baik swasta maupun ASN dan PPNPNS,
bergotong royong dan mendapatkan manfaat yang sama, seperti layaknya seluruh
pekerja swasta maupun ASN dan PPNPNS bergotong royong di program JKN.

"Untuk jangka pendek, Pemerintah harus tetap memastikan pelaksanaan JKK dan
JKm seluruh PPNPNS di BPJS Ketenagakerjaan, tidak boleh lagi ada upaya menarik-
narik ke PT. Taspen," tandasnya.

(tirto.id - Ekonomi ) Reporter: Selfie Miftahul Jannah Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri

Page 48 of 329.