Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 48

Title          JAMINAN SOSIAL PEKERJA MASIH BANYAK MASALAH, JOKOWI JANGAN LENGAH
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      20 Oktober 2019
               Page/URL       https://tirto.id/jaminan-sosial-pekerja-masih-banyak-masalah-jokowi-ja ngan-lengah-ej45
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode kedua dilangsungkan hari ini, tetapi
               kebijakan ekonominya masih ada yang menjadi sorotan terkait jaminan sosial bagi
               tenaga kerja.

               Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI ketujuh untuk periode 2019-2024 akan
               digelar siang ini. Kebijakan ekonomi Jokowi pun masih ditunggu seluruh masyarakat
               Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal jaminan sosial bagi tenaga
               kerja.

               Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar pelaksanaan jaminan sosial
               ketenagakerjaan masih menyisakan beberapa masalah.

               "Beberapa regulasi operasional yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan UU yang
               mengamanatkannya, dan ada amanat dalam Peraturan Pemerintah yang tidak juga
               dilaksanakan oleh Pemerintah," kata Timboel, dalam keterangan resmi yang
               diterima Tirto, Minggu (20/10/2019).

               Salah satu yang disorot terkait diserahkannya pengelolaan Program JKK dan JKm
               bagi ASN yaitu PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
               kepada PT Taspen.

               "Itu tidak sesuai dengan amanat Pasal 92 ayat (2) UU dan Pasal 106 ayat (2) UU
               ASN No. 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Perpres No. 109 Tahun 2013 dan Pasal 75
               ayat (2) PP No. 49 Tahun 2018," tutur dia.

               Timboel mengatakan, bila mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut maka
               seharusnya Program JKK dan JKm bagi ASN diserahkan kepada BPJS
               Ketenagakerjaan.

               Demikian juga Program JKK dan JKm bagi PPNPNS [Pegawai Pemerintah Non PNS]
               seharusnya juga dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan oleh PT Taspen.

               "Akibat ketidaksesuaian regulasi dan operasionalisasi ini maka banyak ASN dan
               PPNPNS yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan ketika mengalami kecelakaan
               kerja, dan tentunya iuran 0,72 persen untuk JKm di Taspen akan berpotensi



                                                       Page 47 of 329.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53