Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 180

Title         UMK SUKABUMI 2020 NAIK JADI RP 2,5 JUTA
                Media Name    republika.co.id
                Pub. Date     22 November 2019
                              https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/22/q1d1xs284- umk-
                Page/URL
                              sukabumi-2020-naik-jadi-rp-25-juta
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Besaran upah minimum kota ( umk ) Kota Sukabumi 2020 mencapai sebesar Rp
               2.530.182,63. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Sukabumi dan Dewan
               Pengupahan Kota (Depeko) Kota Sukabumi.

               Besaran ajuan UMK 2020 ini mengalami kenaikan sekitar 8,51 persen dari UMK 2019 yakni
               Rp 2.530.182,63. Sebelumnya besaran UMK 2019 mencapai sebesar Rp 2.331.752. Hal ini
               dilandaskan pada Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 561/75/Yanbangsos tentang
               Pelaksanaan UMK di Daerah Provinsi Jabar 2020 tertanggal 21 November 2019.

               ''Besaran UMK ini sesuai rekomendasi wali kota Sukabumi,'' ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja
               (Disnaker) Kota Sukabumi sekaligus Ketua Depeko Kota Sukabumi Didin Syarifudin kepada
               wartawan, Jumat (22/11). Sehingga hal ini disambut positif karena sudah merupakan
               kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

               Menurut Didin, pemkot sudah menerima SE Gubernur Jabar soal UMK. Nantinya surat
               tersebut akan segera disosialisasikan kepada masyarakat terutama kalangan pengusaha dan
               pekerja.

               Didin menuturkan, besaran UMK ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
               2015 tentang Pengupahan. Dalam ketentuan itu besaran UMK disyaratkan PDRB 5,12
               persen dan inflasi 3,29 persen sehingga besaran menjadi 8,51 persen.

               Didin mengatakan, rekomendasi UMK ini untuk melindungi pekerja dan pengusaha karena
               kedua-duanya harus dilindungi. Sebab keduanya penduduk Sukabumi agar terjadi
               kesejahteraan.

               Didin mengatakan, bila ada perusahaan yang mengajukan mekanisme pengajuan
               penangguhan selama enam bulan. Setelah itu mereka harus membayar sesuai UMK.

               ''Alhamdulillah sudah ada penetapan besaran UMK dari gubernur,'' ujar Wali Kota Sukabumi
               Achmad Fahmi. Nantinya penetapan UMK ini akan disosialisasikan kepada masyarakat.

               Sebelumnya pembahasan UMK tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan
               perwakilan serikat pekerja di dalam wadah Depeko Kota Sukabumi. Sehingga besaran UMK
               sudah sesuai harapan pekerja dan pengusaha.









                                                      Page 179 of 186.
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185