Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 183

Kabupaten Majalengka Rp1.944.166

               Kabupaten Kuningan Rp1.882.642

               Kabupaten Ciamis Rp1.880.654

               Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591

               Kota Banjar Rp1.831.884

               Surat edaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menekankan agar pengusaha
               dan pekerja melaksanakan perundingan bipartit untuk menetapkan upah dan
               besaran kenaikan UMK 2019 dinilai pakar hukum perburuhan Saut Kristianus Manalu
               tepat.

               Saut Manalu mengatakan bentuk surat edaran pelaksanaan UMK kabupaten/kota di
               Jabar tahun 2020 sudah sesuai dengan konstruksi hukum. Menurutnya yang wajib
               ditetapkan oleh Gubernur adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara jika
               UMK tidak ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja 78/2015
               tidak melanggar.

               Pihaknya mengaku sudah membaca surat edaran gubernur terkait UMK 2020 yang
               dianggap bisa menjadi angin segar penetapan UMK dibicarakan antara serikat
               pekerja dengan pihak perusahaan langsung.

               "Harus ada perundingan dan perundingan tidak boleh menghancurkan upah yang
               selama ini telah diterima. Spirit hubungan industrial itu perundingan," katanya, di
               Gedung Sate, Jumat (22/11/2019).

               Menurutnya dengan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa UMK
               2020 tidak boleh lebih rendah dibanding UMK 2019 dan menyerahkan mekanisme
               itu berdasarkan rundingan dalam skala lokal langkah Ridwan Kamil sudah tepat.

               "Itu sudah tepat menyerahkan pada pekerja dan pengusaha. Kalau sudah melewati
               batas upah minimum ya itu idealnya dirundingkan, setiap perusahaan itu memiliki
               kondisi kemampuan yang berbeda tingkat produktifiktas pekerja yang berbeda,"
               tutur mantan hakim ad hoc pengadilan industrial tersebut.

               Gubernur juga menurutnya menekankan kebijakan yang penting dengan
               memastikan UMK 2020 tidak boleh rendah dengan UMK 2019. Saut menilai dengan
               menerapkan hal ini maka tidak ada kondisi penurunan upah pekerja seperti yang
               dikhawatirkan.

               "UMK 2019 itu masih berlaku, tapi kenaikannya tergantung pada perundingan
               dengan menetapkan skala dan struktur upah," ujarnya.

               Maka, ketika kenaikan disahkan tidak lebih rendah dari UMK 2019, menurutnya akan



                                                      Page 182 of 186.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187