Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 181

Title         INI DAFTAR UMK 2020 DI JABAR
                Media Name    republika.co.id
                Pub. Date     22 November 2019
                              https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/22/q1dgmv4718 000-ini-
                Page/URL
                              daftar-umk-2020-di-jabar
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Gubernur Jawa Barat ridwan kamil akhirnya menyetujui rekomendasi besaran upah
               minimum kabupaten/kota ( umk ) 2020 di 27 kabupaten/kota di daerah tersebut.

               Keputusan tersebut tercantum dalam surat edaran bernomor 561/75/Yanbangsos
               terkait pelaksanaan umk 2020 di Jabar.

               Dalam surat tersebut pihaknya memberikan penekanan pada pekerja yang sudah
               memperoleh upah lebih tinggi dari UMK atau UMK Sektoral Khusus 2019 tidak boleh
               berkurang upahnya.

               "Upah pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun ditentukan
               berdasarkan hasil perundingan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja
               atau serikat pekerja," katanya, Jumat (22/11/2019).

               Ketentuan ini, menurutnya, berlaku bagi pekerja kontrak yang menunjukan bekerja
               lebih dari satu tahun.

               Pihaknya pun meminta perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan
               memperlihatkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi yang
               wajib disampaikan pada serikat pekerja.

               "Juga melaporkan ini pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja
               Kabupaten/Kota," tuturnya.

               Pihaknya mendorong agar perusahaan melaksanakan perundingan bipartite untuk
               menetapkan upah dan besaran kenaikannya serta melaporkan pada instansi terkait.

               "Pekerja, serikat pekerja/buruh dan masing-masing perusahaan mangoptimalkan
               perundingan upah yang berkeadilan dan ditujukan untuk kesejahteraan pekerja,
               dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kelangsungnan usaha,"
               paparnya.

               Provinsi juga mendorong pekerja yang belum memiliki serikat di perusahaan untuk
               segera membentuk lembaga kerja sama bipartite dan mengaktifikan peran lembaga
               untuk perundingan upah.



                                                      Page 180 of 186.
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186