Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019

Title BURUH PURWAKARTA KECEWA UMK HANYA DITETAPKAN MELALUI SE
Media Name republika.co.id
Pub. Date 22 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/22/q1d9u4335- buruh-
Page/URL
purwakarta-kecewa-umk-hanya-ditetapkan-melalui-se
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) pada, Kamis (21/11) kemarin. Pelaksanaan UMK disetujui
berdasarkan kesepakatan yang direkomendasikan masing-masing daerah ini
ditetapkan melalui Surat Edaran.

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten
Purwakarta mempertanyakan perihal penetapan UMK 2020 melalui Surat Edaran.
Padahal sebelumnya kenaikan UMK tiap tahunnya ditetapkan melalui Surat
Keputusan (SK).

"Tentu kami sangat kecewa, karena kekuatan hukum surat edaran tentu berbeda
dengan SK," kata Sekretaris SPSI Kabupaten Purwakarta, Heru Marsudi dikonfirmasi
Republika, Jumat (22/11).

Menurutnya, kekuatan surat edaran jauh lebih lemah dibanding SK yang
berkekuatan hukum tetap. Sementara surat edaran sifatnya imbauan dan dorongan
kepada perusahaan untuk mengikuti penetapan UMK sesuai dengan kenaikan yang
telah disepakati bagi para pekerjanya. Ia khawatir justru dengan berbentuk surat
edaran maka perusahaan tidak akan mengikuti UMK 2020 yang baru. Inilah yang
membuat buruh menyesalkan keputusan gubernur yang menetapkan pelaksanaan
UMK 2020 dalam bentuk surat edaran.

"Tentu kami khawatir perusahaan tidak memenuhi sesuai yang disepakati karena
sifatnya hanya surat edaran," ujarnya.

Ia pun meminta hal ini ditinjau kembali. Sebab keputusan ini dinilai membingungkan
dan berbeda dengan daerah lain yang kepala daerahnya menetapkan UMK 2020
dalam bentuk SK. Menyikapi hal ini, tambahnya, SPSI Kabupaten Purwakarta akan
berkoordinasi dengan SPSI Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (23/11) esok.

Page 184 of 186.