Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019

Title RATUSAN BURUH UNJUK RASA DI IPP SUMEDANG, INI TUNTUTANNYA
Media Name rri.co.id
Pub. Date 11 November 2019
http://rri.co.id/post/berita/745534/daerah/ratusan_buruh_unjuk_rasa_di
Page/URL
_ipp_sumedang_ini_tuntutannya.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Sumedang seperti,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
(KASBI), Persatuan Perjuangan Pekerja Seluruh Indonesia (PEPPSI), Gabungan
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan
organisasi lainnya geruduk Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Sumedang, Senin (11/11/2019).

Ketua DPC SPSI Sumedang, Guruh Hudhyanto menjelaskan, kedatangan lebih dari
700 buruh ke IPP Sumedang guna menyampaikan aspirasi para buruh kepada
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menjelang ditetapkan Upah Minimum Kerja
(UMK) melalui Pemprov Jawa Barat (Jabar) dalam hal ini Gubernur Jabar.

"Aksi unjuk rasa hari ini, diterima langsung Bupati Sumedang, kami telah sampaikan
bahwa menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 21 tahun
2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dijadikan sebagai dasar dalam
penetapan UMK Kab. Sumedang tahun 2020," katanya.

Menurut Guruh, meskipun pada 21 November 2019 nanti UMK tersebut akan
ditetapkan. namun, pihaknya menolak adanya Upah Minimum Padat Karya (UMPK)
atau Upah Khusus di Sumedang sebab, nilainya lebih kecil dari UMK sehingga hal itu
bertentangan dengan pasal 9 Undang undang nomor 13 tahun 2003 terlebih, UMPK
tidak ada dasar landasan hukumnya.

Page 103 of 135.