Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019
P. 108

Title          PEMERINTAH MAU PANGKAS 71 ATURAN UNTUK BIKIN UU CIPTA LAPANGAN KERJA
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      11 November 2019
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4780585/pemerintah-mau -pangkas-71-
               Page/URL
                              aturan-untuk-bikin-uu-cipta-lapangan-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu
               mengatakan akan membuat Undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan
               kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. UU tersebut akan dibuat dengan skema
               omnibus law.

                Menindaklanjuti rencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mulai
               menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law tersebut yang juga
               berkaitan dengan perizinan berusaha, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan
               usaha mikro kecil, dan ketenagakerjaan.

                Airlangga mengatakan, ada 71 UU yang akan dibabat untuk membentuk satu
               omnibus law Cipta Lapangan kerja tersebut.

                "Yang sekarang kita identifikasi ada 71 UU. 71 yang terkait dengan Undang-
               undang," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2019).

                 Adapun isi dari omnibus law tersebut yang dibahas dengan Jokowi siang ini di
               Istana Presiden adalah ekosistem investasi dan juga administrasi pemerintahan. Dua
               hal tersebut juga termasuk dalam UU Cipta Lapangan Kerja.

                "Jadi kita sudah laporkan kepada Pak Presiden, dibahas mengenai kontennya yang
               antara lain terkait dengan ekosistem investasi, administrasi pemerintahan.
               Kemudian juga terkait dengan regulasinya bahwa regulasi ini berbasis administrative
               law, jadi bukan berbasis pidana. Jadi berbasis perdata, denda, dan sebagainya,"
               jelas Airlangga.


                Tak hanya itu, UU pemberdayaan UMKM juga akan dijadikan satu dalam UU Cipta
               Lapangan Kerja. Salah satu poinnya yakni permodalan atau pembiayaan UMKM.
               Sedangkan, aturan teknis lainnya mengenai UMKM akan ada aturan bawahannya
               lagi.

                "Kalau UMKM karena ada di dalam, itu sebagian yang terkait UMKM, terkait dengan
               pembiayaan dan yang lain bisa kita masukkan. Tetapi kan itu ada UU sendiri yang
               terkait dengan koperasi dan lainnya," imbuh dia.

                 Selain itu, perizinan berusaha juga akan masuk dalam omnibus law Cipta Lapangan
               Kerja ini.




                                                      Page 107 of 135.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113