Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019
P. 106
Title PEMKOT YOGYAKARTA PASTIKAN PEGAWAI NON-PNS TETAP DILINDUNGI BPJS
KETENAGAKERJAAN 2020
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 11 November 2019
https://jogja.antaranews.com/berita/401503/pemkot-yogyakarta-pastikan- pegawai-non-
Page/URL
pns-tetap-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan seluruh pegawai non-PNS di
lingkungan pemerintah daerah tersebut, yaitu tenaga honorer dan tenaga teknis
tetap akan memperoleh perlindungan kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan pada 2020.
"Alokasi anggaran untuk kepesertaan jaminan ketenagakerjaan melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap akan ada. Semuanya
tetap terlindungi. Untuk jumlahnya, berbeda-beda di tiap organisasi perangkat
daerah," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta Lucy Irawati di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, keikutsertaan pegawai honorer dan tenaga teknis daerah dalam BPJS
Ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan
kepada pegawainya, dan manfaat yang akan diperoleh pegawai pun cukup banyak
khususnya perlindungan kecelakaan kerja.
Pada tahun ini, Lucy mengatakan, sudah ada setidaknya dua kasus kecelakaan
kerja pegawai honorer dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta.
"Karena sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka ada santunan yang
diberikan saat pegawai mengalami kecelakaan kerja," katanya.
Kasus kecelakaan kerja terbaru menimpa seorang pegawai teknis di Dinas
Pertanian dan Pangan pada Oktober, dan santunan baru disampaikan pada
November dengan nilai Rp103,8 juta.
"Kami masih harus melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada organisasi
perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Banyak yang
belum menyadari jika mereka sudah 'tercover' BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Lucy mengatakan, saat ini sedang memproses upaya pencairan klaim untuk salah
satu pegawai honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan
dan Anak yang meninggal sekitar dua tahun lalu. Klaim baru diurus tahun ini karena
ketidaktahuan adanya BPJS Ketenagakerjaan.
Page 105 of 135.
