Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019
P. 111
Soesilo mengaku, pembenahan administrasi memang diawali terhadap para
karyawannya yang bekerja di bagian kafe.
"Sehingga per 1 Juni lalu kami sosialisasikan kepada mereka untuk memperjelas
status kerjanya di PT RNM dengan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
atau PKWT," katanya.
Namun hingga 1 Juli lalu, hanya 22 karyawan yang bersedia menandatangani
PKWT.
"Sudah kami perpanjang hingga tanggal 7 Juli, tetap tidak ada tambahan karyawan
yang menandatangani PKWT," ujarnya.
PT RNM pun, kata dia, memutuskan sebanyak 13 karyawan lainnya yang tidak
menandatangani PKWT dianggap tidak bersedia bekerja lagi.
Namun, sebanyak 13 justru minta diperhitungkan masa kerja sebelumnya dan
menuntut agar PT RNM memberi kompensasi sebesar Rp50 juta per orang.
Menurut Soesilo, PT RNM tidak bisa memenuhi tuntutan kompensasi yang
totalnya mencapai Rp650 juta tersebut.
"Karena masa kerja dari masing-masing 13 karyawan ini sejak awal tidak tercatat
dengan jelas di administrasi kami. Beberapa di antaranya justru ada yang mengaku
bekerja selama 5 tahun, 3 tahun dan 2 tahun. Sehingga kami tidak bisa memenuhi
tuntutan mereka," katanya.
Soesilo mengungkapkan, sebelum disodori kontrak PKWT, seluruh karyawan PT
RNM sebenarnya telah digaji berdasarkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK),
serta masing-masing telah didaftarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan empat paket penuh, yang meliputi Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
"Secara upah dan jaminan kerja sebenarnya tidak ada yang berubah. Kami
tawarkan PKWT hanya untuk memperjelas status ikatan kerjanya saja," ucapnya.
Tuntutan oleh 13 karyawannya yang tidak bersedia menandatangani PKWT
tersebut saat ini sedang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Pemprov Jatim).
"Sampai sekarang sudah empat kali mediasi digelar di Disnakertrans Pemprov Jatim
namun belum ada titik temu. Kalau ke depan tetap tidak ada titik temu rencananya
akan kami bawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar Soesilo.
Pewarta: A Malik Ibrahim / Hanif Nashrullah Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT
(c)2019 .
Page 110 of 135.
