Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2019
P. 105
Ditempat yang sama, salahsatu Dewan Pengupahan Kabupaten Sumedang mewakili
SPSI, Jayadi Prasetya menyatakan, Sejatinya Pemkab Sumedang
melakukan/membuat kajian tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) sesuai dengan
jenis kelompok usaha/kode industri masing masing yang ada di Sumedang.
"Melalui aksi ini, Pemkab Sumedang melalui Bupati, harus menetapkan dan
merekomendasikan UMK tahun 2020 kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agar
naik sebesar 18,5 persen dari UMK tahun 2019 atau senilai Rp 3.415.239,56,"
terangnya.
Selain itu, sambung Jayadi, dirinya meminta penegakan hukum atau Law
Inforcement ketenagakerjaan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan
ketentuan normatif sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
"Kami pun meminta cabut Permendag Nomor 64 tahun 2017 tentang ketentuan
import tekstil dan produk tekstil.
Selain itu, terang Jayadi, agar dapat menolak Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang
perubahan atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kami pun meyarankan agar Perbaiki pelayanan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), BPJS Kesehatan, terutama berkaitan dengan pelayan ditingkat
Faskes dan Rumah Sakit," katanya.
Sehingga, jelas Jayadi, pihaknya telah menyampaikan untuk menolak rencana
Pemerintah merevisi Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan apabila menyengsarakan dan merugikan buruh.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengakui, pihaknha telah
menerima sejumlah aspirasi para buruh, dan intinya kami menyetujui dengan apa
yang jadi tuntutan para buruh tersebut.
Page 104 of 135.
