Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

DKI KESULITAN AWASI MOBILITAS PEKERJA

KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengakui ada
keterbatasan sumber daya manusia dalam mobilitas pekerja selama pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) transisi. Hal itu bisa menjadi ancaman penularan covid-19 di lingkungan
perkantoran.

"Pasukan kita ada 58 pengawas ditambah staf lain. Jumlah perusahaan di DKI ada 77 ribu lebih.
Ada keterbatasan sumber daya manusia sehingga kita baru bisa melakukan pengawasan hanya
di tempat kerja. Tetapi, mengawasi mobilitas orangnya itu, susah kita," kata Andri di Jakarta,
kemarin.

Perusahaan di DKI harus membatasi 50% karyawan dan menerapkan protokol kesehatan
selama PSBB transisi. Namun, mobilitas warga menuju dan pulang dari tempat kerja menjadi
kekhawatiran Disnaker untuk mengontrol penekanan penularan covid-19 di lingkungan
perkantoran.

Andri pun meminta kerja sama warga dan pengelola perusahaan untuk mawas diri dan
kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19 itu. Menurut Andri. apabila ada pekerja
yang diketahui terjangkit virus menular itu, pihak perusahaan harus menyetop operasional
usaha mereka sementara.

"Apabila satu orang saja diketemukan status PDP. apalagi positif, untuk sementara tidak boleh
beroperasi. Kan rugi. Kami minta kepada warga untuk taat dan disiplin. Dengan begitu, hal yang
sudah kita capai ini tidak semakin memburuk," pungkas Andri.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pun menilai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur
Anies Baswedan soal pembatasan jumlah karyawan yang masuk kerja maksimal 50% sulit
diawasi.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51/2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan
Produktif. "Saya dari awal sudah bilang itu sebuah hal yang sulit. Perintah gubernur untuk
antisipasi jumlah pekerja 50% itu bukan saja hadir di tempat kerjanya, tapi soal lalu lalang
warga naik transportasi atau kendaraan pribadi," kata Agus.

Sejak hari pertama aktivitas perkantoran di Jakarta kembali dibuka pada Senin (8/6), terjadi
penumpukan calon penumpang di loket antrean stasiun-stasiun yang ada. Seperti di Stasiun
Bogor. Pun dengan kepadatan lalu lintas oleh kendaraan bermotor dan mobil di banyak ruas
jalan Ibu kota.

Ia menyarankan agar perusahaan mengatur jam masuk dan keluar di luar jam sibuk pada
umumnya.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia masih mengikuti aturan pembatasan jumlah
penumpang sejumlah 35%-40 % dari kapasitas untuk menjaga jarak aman (physical distancing)
antar pengguna KRL. Penambahan batasan kapasitas untuk KRL Jabodetabek sebagai kereta
api perkotaan mulai 8 Juni 2020 telah diizinkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No
41/2020.

"Namun, setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan demi memastikan terjaganya protokol
kesehatan di dalam KRL Jabodetabek, untuk saat ini kami masih teruskan pembatasan kapasitas
yang ada, yaitu 35%-40% atau sekitar 74 orang pada setiap kereta," kata Direktur Utama PT
KCI Wiwik Widayanti. (Ins/Iam/Put/J-1)

52