Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

PERSOALAN pekerja Indonesia di luar negeri masih saja terus terjadi. Terbaru dialami Ira
Sulastri, pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan oleh majikannya saat
bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Lembaga perekrut Sulastri pun baru diketahui ternyata berstatus
ilegal.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya mengatakan
permasalahan pekerja Indonesia di luar negeri harus mendapat perhatian. Menurutnya, masalah
yang dialami Ira Sulastri semakin menunjukkan belum komprehensifnya upaya pengaturan
pelindungan PMI di luar negeri.

"Pengawasan terhadap WNI pekerja di luar negeri ini memang belum cukup kuat. Apalagi, jika
yang dihadapi adalah perekrutan gelap. Untuk itu. perlu melakukan kerja komprehensif. Tidak
boleh kedepankan ego sektoral. Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, Kemenkum dan HAM,
serta lembaga pemerintah lainnya harus duduk bersama dan berbagi kerja. Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa jadi leading aktornya" kata Willy.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri dengan kerja diplomatiknya harus terus mengupayakan
kerja sama dengan negara-negara penerima PMI agar dapat memasukkan klausul pelindungan
PMI di tempatnya bekerja.

"Kementerian Luar Negeri bisa mewakili pemerintah untuk menginisiasi perjanjian kerja sama
dengan negara-negara yang terdapat PMI. Paling minimal untuk bisa menggunakan standar
perilaku internasional tentang perlindungan tenaga kerja. Akan lebih baik lagi jika perjanjian ini
sesuai kepentingan Indonesia untuk melindungi warganya. Seperti perjanjian kerja sama
pertahanan atau militer, hal ini seharusnya bisa juga dilakukan," ucapnya.

Terkait dengan persoalan ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
menjanjikan akan memimpin perang melawan sindikasi penempatan PMI ilegal dan siap
membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukannya. (Uta/P-1)

55