Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 85
Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang turut serta mengadopsi
Global Compact for Migration (GCM) di Marrakesh, Maroko pada Desember 2018
lalu. GCM adalah kesepakatan antarnegara yang berisi tentang semua hal yang
bersifat mengatur migrasi internasional secara komprehensif dan menyeluruh.
Menurut Kamapradipta, masyarakat internasional membentuk GCM dengan maksud
untuk mendorong kerja sama internasional tentang pengaturan migrasi di tingkat
global.
"Melalui GCM, negara-negara akan memiliki 'comprehensive menu of options' untuk
mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan migrasi," ujar dia.
GCM juga telah menetapkan 23 tujuan yang harus dicapai, termasuk
mengumpulkan dan menggunakan data yang akurat dan anonim untuk
mengembangkan kebijakan migrasi berbasis bukti, memastikan bahwa semua
migran memiliki bukti identitas, meningkatkan ketersediaan dan fleksibilitas untuk
migrasi reguler, mendorong kerja sama untuk melacak migran yang hilang dan
menyelamatkan nyawa migran, memastikan migran dapat mengakses layanan
dasar, dan membuat ketentuan untuk inklusi penuh migran dan kohesi sosial.
Semua tujuan tersebut harus diimplementasikan di tingkat global, regional, nasional
dan lokal. "Tujuan GCM tersebut penting dan relevan bagi migrasi secara global. Itu
jadi rujukan di tingkat nasional dan daerah untuk membuat dan melaksanakan
kebijakan untuk migrasi yang aman, tertib, teratur," ucap Kama.
Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa 23 tujuan dalam
GCM harus dapat "dibumikan" sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat Indonesia. "Pengejewantahan semua komitmen tersebut merupakan
kepentingan nasional," katanya.
Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa 23 tujuan GCM tersebut sebenarnya sudah
sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia.
"Semua aturan yang ada dalam prinsip dan tujuan GCM itu kita semua sudah siap
undang-undangnya. Ada 23 tujuan GCM, semua 'objectives' GCM itu sudah ada
dalam undang-undang di Indonesia," ungkapnya.
Tantangan selanjutnya, menurut dia, adalah memberikan pemahaman kepada
pemerintah daerah untuk implementasi GCM, khususnya dalam hal pra penempatan,
perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan persiapan keahlian pekerja
migran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan kerja di luar negeri.
Mengingat langkah implementasi nasional dari Kesepakatan Global untuk Migrasi itu
bersifat multidimensi dan lintas sektor, diharapkan semua pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat madani, untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan GCM.
Page 84 of 110.
