Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 86

TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN, RATUSAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA DATANGI
                Title
                              KANTOR DPRD TABALONG
                Media Name    tribunnews.com
                Pub. Date     26 Agustus 2019
                              https://video.tribunnews.com/view/93058/tolak-revisi-uu-ketenagakerjaa n-ratusan-
                Page/URL
                              anggota-serikat-pekerja-datangi-kantor-dprd-tabalong
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive









               TRIBUN-COM -  Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi,
               Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Tabalong
               mendatangi ke kantor DPRD Tabalong, Senin (26/08/2019).

                Ratusan anggota ini awalnya berkumpul di Taman Bersinar Park yang kemudian
               dilanjutkan dengan berjalan menuju halaman Kantor DPRD Tabalong.

                Ada tiga tuntutan yang disuarakan anggota FSP KEP dalam aksi damai ini yaitu
               menolak revisi undang undang NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
               menolak kenaikan iuran  BPJS Kesehatan  sebesar 50 persen dan menolak sanksi
               SPDK PT Adaro Indonesia yaitu apabila mendapatkan sanksi lubang enam yang
               bersangkutan tidak bisa bekerja di wilayah PT Adaro Indonesia selama lima tahun.

                Sahrul ketua FSP KEP mengatakan revisi undang undang No 13 tahun 2003 dinilai
               merugikan nasib buruh yang salah satunya tentang penghapusan uang pesangon.

                "Kenaikan iuran BPJS juga dinilai sangat tidak tepat dilakukan mengingat saat ini
               ekonomi warga tengah dalam penurunan, untuk warga yang menggunakan layanan
               BPJS umum kelas 3 dan 2 julas akan sangat memberatkan," ungkapnya.

                Yang paling menjadi sorotan adalah sanksi SPDK PT Adaro Indonesia yaitu apabila
               mendapatkan sanksi lubang enam yang bersangkutan tidak bisa bekerja di wilayah
               PT Adaro Indonesia selama lima tahun. Baginya sanksi ini tidak bisa diterapkan
               karena sangat merugikan pekerja, karena selain telah mendapatkan sanksi
               pemberhentian kerja juga tidak bisa lagi bekerja di wilayah PT Adaro Indonesia
               termasuk di subcon.

                "Misalnya pelanggaran tidak menggunakan safety belt yang tergolong pelanggaran
               berat bisa langsung mendapatkan lubang enam, padahal kesalahan itu tidak begitu
               berat berbeda jika sampai terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan
               nyawa," ungkapnya. Hal ini disampaikan kepada anggota DPRD yang menerima
               peserta aksi damai, sekitar 20 peserta aksi unjuk rasa diterima diruang rapat DPRD
               Tabalong.








                                                       Page 85 of 110.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91