Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 86
TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN, RATUSAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA DATANGI
Title
KANTOR DPRD TABALONG
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 26 Agustus 2019
https://video.tribunnews.com/view/93058/tolak-revisi-uu-ketenagakerjaa n-ratusan-
Page/URL
anggota-serikat-pekerja-datangi-kantor-dprd-tabalong
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
TRIBUN-COM - Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi,
Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Tabalong
mendatangi ke kantor DPRD Tabalong, Senin (26/08/2019).
Ratusan anggota ini awalnya berkumpul di Taman Bersinar Park yang kemudian
dilanjutkan dengan berjalan menuju halaman Kantor DPRD Tabalong.
Ada tiga tuntutan yang disuarakan anggota FSP KEP dalam aksi damai ini yaitu
menolak revisi undang undang NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 50 persen dan menolak sanksi
SPDK PT Adaro Indonesia yaitu apabila mendapatkan sanksi lubang enam yang
bersangkutan tidak bisa bekerja di wilayah PT Adaro Indonesia selama lima tahun.
Sahrul ketua FSP KEP mengatakan revisi undang undang No 13 tahun 2003 dinilai
merugikan nasib buruh yang salah satunya tentang penghapusan uang pesangon.
"Kenaikan iuran BPJS juga dinilai sangat tidak tepat dilakukan mengingat saat ini
ekonomi warga tengah dalam penurunan, untuk warga yang menggunakan layanan
BPJS umum kelas 3 dan 2 julas akan sangat memberatkan," ungkapnya.
Yang paling menjadi sorotan adalah sanksi SPDK PT Adaro Indonesia yaitu apabila
mendapatkan sanksi lubang enam yang bersangkutan tidak bisa bekerja di wilayah
PT Adaro Indonesia selama lima tahun. Baginya sanksi ini tidak bisa diterapkan
karena sangat merugikan pekerja, karena selain telah mendapatkan sanksi
pemberhentian kerja juga tidak bisa lagi bekerja di wilayah PT Adaro Indonesia
termasuk di subcon.
"Misalnya pelanggaran tidak menggunakan safety belt yang tergolong pelanggaran
berat bisa langsung mendapatkan lubang enam, padahal kesalahan itu tidak begitu
berat berbeda jika sampai terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan
nyawa," ungkapnya. Hal ini disampaikan kepada anggota DPRD yang menerima
peserta aksi damai, sekitar 20 peserta aksi unjuk rasa diterima diruang rapat DPRD
Tabalong.
Page 85 of 110.