Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 87
Kedatangan sekitar 200 anggota FSP KEP ini mendapatkan pengamanan dari Polres
Tabalong. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan pihaknya menurunkan
anggota sekitar 150 personel dan berjaga di sekitar lingkungan gedung DPRD
Tabalong.
"Sebelumnya kami telah melakukan mediasi dan menjembatani agar aspirasi bisa
tersampaikan dengan baik, angggota DPRD Tabalong juga dipastikan bisa
menerima kedatangan para aksi damai, dan terbukti kegiatan ini berjalan dengan
lancar dan aman," ungkapnya.
Terpisah, Plt Ketua DPRD Tabalong H Mustafa mengatakan seluruh tuntutan yang
disampaikan oleh peserta aksi damai telah diterima. Untuk membantu menjawab
keluhan tersebut DPRD Tabalong juga telah berkoordinasi dengan DInas
Ketenagakerjaan, PT Adaro Indonesia dan BPJS Tabalong. Dengan pertemuan ini
diharapkan mendapatkan jalan keluar bagi semua pihak.
"Dalam waktu dekat DPRD Tabalong akan memanggil pertemuan dengan pihak
perusahaan untuk membahas mengenai sanksi SPDK yang diharapkan nantinya bisa
menemukan jalan keluar terbaik untuk kedua pihak dan tidak menjadi masalah lagi
di kemudian hari," ungkapnya.
Terpisah Khairullah section head goverment relation PT Adaro Indonesia
mengatakan setiap karyawan sebelum melakukan prjanjian kerja terlebih dulu
melakukan induksi dan perjanjian SPDK. Data sejak 2014 hingga 2019 sebanyak 45
kasus. 40 lubang 6 dan 39 diantaranya sanksi bertahap hingga lubang 6.
"Tidak langsung diberhentikan melainkan dikembalikan ke perusahaan induk, untuk
pelanggaran berat memang diberlakukan larangan bekerja di wilayah PT Adaro
Indonesia," ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati).
Page 86 of 110.
