Page 51 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 51
Meski demikian, jika nantinya 84 item KHL ini disetujui, KSPI tetap pesimistis
lantaran kenaikan UMP saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang pengupahan yang didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional.
"Jadi buat apa ada KHL kalau yang dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tadi. Jadi itulah kenapa kita menolak. Kenaikannya tidak berdasarkan
kebutuhan real ada pertanyaan begini, nanti upahnya akan semakin tinggi
berdasarkan survei itu," katanya.
Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh Gubernur se-
Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.
Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi.
Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp
3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.
Page 50 of 124.
