Page 53 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019

TUNTUT UMP DKI DI ATAS RP 4,3 JUTA, KSPI: BURUH BUTUH PARFUM DAN KUOTA
Title
INTERNET
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 22 Oktober 2019
https://industri.kontan.co.id/news/tuntut-ump-dki-di-atas-rp-43-juta-k spi-buruh-butuh-
Page/URL
parfum-dan-kuota-internet
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Kahar S Cahyono menyebutkan KSPI sebenarnya mengusulkan upah
minimum pekerja (UMP) DKI Jakarta di atas Rp 4,3 juta. Angka ini pun merupakan
usulan tahun lalu yang didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Tahun kemarin dari usulan KSPI dari untuk UMP 2019 itu besarnya adalah Rp 4,3
juta untuk tahun lalu. Nah mestinya sekarang lebih besar dari itu. Untuk survei UMP
itu sebenarnya ada peraturan menterinya. Permen tentang item KHL yang paling
utama tentang makanan ada item makanan, perumahan, sandang," katanya saat
dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Dari segi makanan, perhitungan tersebut untuk kebutuhan pokok para pekerja. Lalu
untuk perumahan dihitung jika buruh menyewa atau membeli rumah beserta
perabotan. Namun, perhitungan untuk perumahan tentu bukan perhitungan per
bulan, tetapi dikalkulasi hingga beberapa tahun. Komponen lain yang dihitung dalam
KHL adalah pakaian dan transportasi untuk pergi dan pulang ke tempat kerja.

Saat ini, Kahar menyebutkan bahwa pemerintah masih menggunakan 60 item untuk
perhitungan KHL. Padahal, KSPI dan kelompok buruh lain sudah mengusulkan
perhitungan KHL dengan 84 item.

"Usulan kami 84 item. Jadi penambahan yang saat ini belum masuk adalah pulsa.
Nah kita minta itu dimasukkan, hampir semua orang kan butuh kuota untuk
internet, termasuk untuk beli HP itu juga belum masuk (ke KHL). Itu yang paling
umum," kata dia.

Bahkan yang paling terbaru, pekerja juga mengusulkan agar parfum juga
dimasukkan dalam perhitungan item KHL. "Buruh juga mengusulkan pakai parfum
ke kantor. Begitu kan teman-teman butuh parfum. Ternyata itu belum masuk dalam
item KHL. Masa buruh enggak boleh wangi," ucap Kahar.

Meski demikian, jika nantinya 84 item KHL ini disetujui, KSPI tetap pesimistis
lantaran kenaikan UMP saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78

Page 52 of 124.