Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 114
Title SYARIEF HASAN MPR SARANKAN MORATORIUM TKA MASUK KE INDONESIA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 27 Mei 2020
https://www.jpnn.com/news/syarief-hasan-mpr-sarankan-moratorium-tka-ma suk-ke-
Page/URL
indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk
mengambil langkah tegas dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan, salah
satunya dengan moratorium Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.
Moratorium ini dilakukan sampai ada hasil investigasi dari Ombudsman atau
lembaga independen yang ditunjuk terhadap keberadaan, jumlah, dan klasisfikasi
TKA khususnya dari China.
"Salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga
kerja Indonesia untuk semua tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat
mampu mengerjakan pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk
bekerja," kata Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Sebelumnya hasil survei Indo Barometer dan Pusditbang RRI yang dirilis pada 26
Mei 2020 menunjukkan 84,3 persen rakyat Indonesia tidak puas terhadap kinerja
pemerintah atas penanganan pengangguran dan kemiskinan. Survei itu juga
mengungkapkan tingkat pengangguran meningkat tajam sedangkan tingkat
kemiskinan naik sampai 21,3 persen.
Apalagi di masa pandemi Covid-19, data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia
menyebutkan PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta orang. Karena itu
Syarief Hasan menyayangkan masih adanya TKA dari China yang masuk ke
Indonesia.
"Mengapa harus ada TKA khususnya dari China? Bukankah persyaratan investasi
adalah tenaga kerja harus dari Indonesia? Kalau persyaratan tenaga kerja dari
Indonesia tidak ada berarti tidak ada keberpihakan pada rakyat sendiri. Apakah
memang TKA itu memiliki kualifikasi keahlian dalam bidangnya?" tanyanya.
Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus menyandang predikat
ahli sehingga bisa melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia.
Dan, tak kalah penting adalah legalitas dari TKA China yang kerap menimbulkan
polemik di masyarakat.
Page 113 of 130.
