Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 116

Title          TANGANI PENGANGGURAN, MPR MINTA PEMERINTAH SETOP TKA MASUK
               Media Name     jawapos.com
               Pub. Date      27 Mei 2020
                              https://www.jawapos.com/nasional/27/05/2020/tangani-pengangguran-mpr-m inta-
               Page/URL
                              pemerintah-setop-tka-masuk/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta pemerintah mengambil langkah
               tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya melalui
               moratorium atau penangguhan Tenaga Kerja Asing (TKA).

               Seebelumnya sudah dilakukan investigasi dari Ombudsman atau lembaga
               independen yang ditunjuk terhadap keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA,
               khususnya dari Tiongkok.

               "Salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga
               kerja Indonesia untuk semua tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat
               mampu mengerjakan pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk
               bekerja," ujar Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5).

               Sebelumnya Indo Barometer dan Pusditbang RRI merilis survei pada Selasa (26/5)
               yang menunjukkan 84,3 persen rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja
               Pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Survei juga
               menunjukkan bahwa angka kemiskinan naik 21,3 persen. Selain itu, data Kamar
               Dagang dan Industri Indonesia menyebut PHK akibat COVID-19 mencapai 15 juta
               orang.

               "Mengapa harus ada TKA khususnya dari Tiongkok? Bukankah persyaratan investasi
               adalah tenaga kerja harus dari Indonesia? Kalau persyaratan tenaga kerja dari
               Indonesia tidak ada berarti tidak ada keberpihakan pada rakyat sendiri. Apakah
               memang TKA itu memiliki kualifikasi keahlian dalam bidangnya?" tanya Syarief.

               Menurutnya, TKA yang bekerja di Indonesia harus menyandang predikat ahli
               sehingga bisa mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja di Indonesia.
               Selain itu yang tak kalah penting adalah legalitas dari TKA Tiongkok yang kerap
               menimbulkan polemik di masyarakat.

               "Akibatnya timbul gejolak sosial akibat masuknya TKA ke Indonesia dalam jumlah
               besar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan saat Indonesia terdampak COVID-19,
               TKA tetap masuk melalui beberapa bandara di daerah seperti Banyuwangi,
               Makassar, dan Kendari. Padahal ada larangan penerbangan internasional terutama




                                                      Page 115 of 130.
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121