Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 115
"Akibatnya timbul gejolak sosial akibat masuknya TKA ke Indonesia dalam jumlah
besar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan saat Indonesia terdampak Covid-19,
TKA tetap masuk melalui beberapa bandara di daerah seperti Banyuwangi,
Makassar, dan Kendara. Padahal ada larangan penerbangan internasional terutama
dari negara yang menjadi epicentrum Covid-19," ungkap Syarief Hasan.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mendukung Peraturan Menhub No.
25/2020. Namun, harus dipertegas lagi dengan kebijakan moratorium TKA dan lebih
mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu dia minta agar segera dibentuk
tim investigasi dari unsur DPR RI, Pemda, atau lembaga independen yang ditunjuk
seperti Ombudsman untuk menginvestigasi keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA
khususnya dari China.
"Sebelum hasil investigasi ini tuntas, moratorium harus diberlakukan terkait
masuknya TKA khususnya dari China. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja
Indonesia bisa lebih maksimal sehingga membantu mengatasi pengangguran dan
kemiskinan di Indonesia," tambahnya.
Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada
perusahaan dalam negeri dalam mengakses kekayaan alam Indonesia sehingga bisa
mempekerjakan tenaga kerja Indonesia bukan TKA. Dengan demikian hakikat dan
implemementasi dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang ekonomi Indonesia
bisa terwujud.
Page 114 of 130.
