Page 126 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 126
Dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan
sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan.
Manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja
sehingga manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.
Jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun dimungkinkan, dengan syarat telah
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun
maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.
"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Indah Anggoro Putri, melalui keterangan persnya, Selasa (5/10/2021).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Ia menjelaskan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka
panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa
pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau
meninggal dunia.
Sedangkan jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini berhenti bekerja, saat
ini sudah tersedia program JKP.
Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya yang saat ini dikhususkan
untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan tersebut upaya mengatasi
masalah backlog perumahan yang menjadi fokus pemerintah.
"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk
berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan maupun cakupan kepesertaan.
Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat jaminan sosial dapat benar-benar
memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," ujarnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemnaker menepis bahwa para pekerja/buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat mengklaim JHT mulai tahun depan.
Namun nantinya pada tahun tersebut, para pekerja/buruh yang di-PHK akan mendapatkan uang
bulanan di dalam program JKP dengan memberikan pelatihan serta memudahkan pencarian
kerja kembali.
125
