Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

KEMNAKER: SINERGI MANFAAT JHT DAN JKP

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa manfaat program JHT sebagaimana diatur
dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan
Hari Tua, masih tetap berlaku. Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 dan perlu dimonitor, serta dievaluasi
pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

"Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada
dampak pandemi Covid-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021) Lebih lanjut, Dirjen Putri menjelaskan
bahwa secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang
menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa
bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia. Sedangkan
jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia
program JKP.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang
berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.
Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
bekerja. Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih
besar.

Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah
menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
JHT yang bersangkutan.

"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.

Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat
tambahan semata-mata juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang
menjadi concern Pemerintah.

"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk
berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan.
Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar
memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," ujarnya.

[hhw].

133