Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 136

KEMNAKER PASTIKAN JHT MASIH BERLAKU, JKP BARU JALAN DI 2022

              Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan manfaat program Jaminan Hari
              Tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan
              Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, masih tetap berlaku.

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan manfaat program Jaminan
              Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada 2022.

              Program  ini  juga  akan  dimonitor,  serta  dievaluasi  pelaksanaannya  sebelum  manfaat  JHT
              dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

              "Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi Ketenagakerjaan masih dihadapkan pada
              dampak  pandemi  COVID-19,"  kata  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker,  Indah  Anggoro  Putri,
              Selasa (5/10/2021) Dirjen Putri menjelaskan secara filosofis, JHT merupakan program jaminan
              sosial  jangka  panjang  (long-term)  yang  menjadi  jaring  pengaman  pekerja/buruh  ketika
              memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum
              pensiun, atau meninggal dunia.

              Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini
              sudah tersedia program JKP.

              Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  Permenaker  19/2015,  manfaat  JHT  bagi  peserta  yang
              berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan.

              Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
              bekerja.  Sehingga,  manfaat  JHT  yang  diterima pekerja  di  masa  pensiun  nanti  menjadi  lebih
              besar.
              Jikapun  peserta  ingin  mengambil  manfaat  JHT  sebelum  pensiun,  dimungkinkan  jika  telah
              menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
              JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.
              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
              MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh.

              Manfaat  tambahan  semata-mata  juga  upaya  mengatasi  masalah  backlog  perumahan  yang
              menjadi concern Pemerintah.

              "Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
              memberi  manfaat  bagi  pesertanya.  Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk
              berinovasi  dalam  mengembangkan  manfaat,  pelayanan,  maupun  cakupan  kepesertaan.
              Pemerintah  tentu  sangat  berharap  agar  seluruh  manfaat  Jaminan  Sosial  dapat  benar-benar
              memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," pungkasnya.








                                                           135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141