Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

"Omnibus law lah, UU Cipta Kerja yang mentrigger Partai Buruh dihidupkan kembali. Kami ingin
berjuang secara parlemen, bukan lagi sekedar di jalan," ujar Said di Hotel Grand Cempaka,
Jakarta, Selasa (5/10).

Omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said, semakin menghilangkan hak-hak buruh dalam bekerja.
Bahkan, kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dinilainya semakin kapitalis, melebihi Amerika
Serikat. "Indonesia melebihi Amerika yang super kapitalis. Karyawan kontrak diulang-ulang, upah
UMSK dihilangkan, UMK bisa iya, bisa tidak, nilai kenaikannya kecil, inflasi atau pertumbuhan
ekonomi," ujar Said.

Selain itu, dia juga mengacu kepada negara-negara industrial seperti Inggris, Australia, Selandia
Baru, dan negara-negara di Amerika Latin yang sudah memiliki Partai Buruh. Pihak yang
menyuarakan hak-hak mereka agar dipenuhi negara. "Perjuangan buruh tidak boleh lagi hanya
di jalan-jalan, demonstrasi. Perjuangan Partai Buruh harus mendapat tempat dalam konstitusi
negara kita," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Partai Buruh, kata Said, memiliki slogan negara sejahtera atau welfare state. Sebuah partai yang
beridentitaskan kelas yang disebut sebagai 'We are The Working Class atau 'Kami adalah Kelas
Pekerja'. "Organisasi pendiri Partai Buruh ini adalah 11 gerakan organisasi rakyat. Baik yang
bergabung gerakan tani, gerakan nelayan, gerakan buruh, gerakan guru, gerakan perempuan
Indonesia, dan juga elemen-elemen gerakan sosial lainnya," ujar Said.

Berikut struktur kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026: I. Komite Eksekutif (Executive
Committee-EXCO) 1. Presiden: Said Iqbal 2. Wakil Presiden: Agus Supriyadi 3. Sekjen: Ferry
Nuzarli 4. Bendahara Umum: Luthano Budyanto II. Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat): Sonny
Pudjisasono III. Ketua Majelis Nasional: Agus Ruli Ardiansyah IV. Ketua Mahkamah Partai: Riden
Hatam Aziz.

155