Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

KEMNAKER PASTIKAN PROGRAM JHT MASIH BERLAKU

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan memastikan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) masih
tetap berlaku seperti yang diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada 2022
dan perlu dimonitor, serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai
amanat UU dan filosofinya.

"Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
dampak pandemi covid-19," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui siaran pers, Selasa (5/10).

Dia menjelaskan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-
term) yang menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja
tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.
Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini
sudah tersedia program JKP.

Berdasarkan Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat
dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. Adanya manfaat JKP
ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Dengan
demikian, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah
menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30% dari jumlah
JHT yang bersangkutan.

"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antarsatu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelas Indah.

Selain itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya (MLT). MLT JHT saat ini
dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan semata-mata
juga merupaya upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi fokus pemerintah.

"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk
berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan," imbuh
Indah.

"Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar
memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," pungkasnya. (E-3)

159