Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

Judul Gaji Pekerja Dipotong karena Terlambat, Begini Penjelasan Kemnaker
Nama Media okezone.com
Newstrend Pembayaran Gaji
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/10/05/622/2481475/gaji-
pekerja-dipotong-karena-terlambat-begini-penjelasan-
kemnaker?page=1
Jurnalis Shelma Rachmahyanti
Tanggal 2021-10-05 11:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Terlambat masuk kerja menjadi salah satu kebiasaan yang seringkali tidak bisa dihindari oleh
para pekerja. Adapun terlambat masuk kerja bisa disebabkan karena beberapa hal. Lalu,
bagaimana jika ada pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja? Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja
merupakan bentuk denda yang dapat dikenakan pengusaha terhadap pekerja. Namun,
perusahaan juga tidak bisa semena-mena terkait pemotongan gaji pekerjanya.

GAJI PEKERJA DIPOTONG KARENA TERLAMBAT, BEGINI PENJELASAN KEMNAKER

Terlambat masuk kerja menjadi salah satu kebiasaan yang seringkali tidak bisa dihindari oleh
para pekerja. Adapun terlambat masuk kerja bisa disebabkan karena beberapa hal. Lalu,
bagaimana jika ada pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, pemotongan gaji karena terlambat
masuk kerja merupakan bentuk denda yang dapat dikenakan pengusaha terhadap pekerja.
Namun, perusahaan juga tidak bisa semena-mena terkait pemotongan gaji pekerjanya.

“Pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja merupakan bentuk denda yang dapat dikenakan
pengusaha terhadap pekerja/buruh selama diatur tegas dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan
Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB),” dikutip dari akun Instagram resmi
Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Selasa (5/10/2021).

Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, jika tidak diatur dalam PK, PP, atau
PKB maka pengusaha tidak diperbolehkan memotong gaji pekerjanya. “Namun, jika tidak diatur
dalam PK, PP, atau PKB, maka pengusaha tidak diperkenankan untuk mengenakan denda bagi
pekerja atau buruh tersebut,” tulis @kemnaker.

Untuk diketahui, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

170