Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 36
Judul Menaker Ingin ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3
Tingkatkan Integritas
Nama Media liputan6.com
Newstrend Pertemuan Nasional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4676643/menaker-ingin-asn-
pengawas-ketenagakerjaan-dan-penguji-k3-tingkatkan-integritas
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-10-06 01:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tugas sebagai Pengawas Ketenagakerjaan
dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak semestinya terhenti karena pandemi COVID-
19. Hambatan yang ada harus kita ubah menjadi peluang dan tantangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin semua ASN Pengawas
ketenagakerjaan dan penguji K3 bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya melayani
masyarakat dan memajukan pembangunan ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan adanya 7 nilai dasar tersebut, maka
pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 harus dapat menginternalisasi
dan mengimplementasi core values di setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam
melakukan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan serta pengujian K3
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Perlunya peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas SDM Pengawas
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan
9 Lompatan Besar Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta setiap ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan
Penguji K3 untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 juga dituntut untuk dapat melakukan pembinaan
dalam menciptakan lingkungan kerja yang menerapkan protokol kesehatan dan melakukan
pengaturan pelaksanaan sistem kerja pada masa pandemi, serta mendorong langkah-langkah
pencegahan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK).
35
