Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

KEMNAKER DORONG IMPLEMENTASI REFORMASI PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pelaksanaan reformasi pengawasan
ketenagakerjaan. Harapan itu terutama ditujukan kepada ASN atau pejabat fungsional
pengawasan ketenagakerjaan maupun penguji keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Haiyani Rumondang
menyampaikan untuk mewujudkan itu Kemnaker mendorong peningkatan kapasitas integritas
dan profesionalitas SDM pengawasan ketenagakerjaan.

"Ini sesuai dengan 9 Lompatan Besar Ketenagakerjaan," kata Haiyani Rumandong, Selasa
(5/10).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menekankan pentingnya profesionalisme kepada
pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3.

Oleh karena itu pentingnya pemahaman dan penanaman core values dan norma berAKHLAK
serta employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' pada setiap individu Pengawas
Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

"Saya ingin semua ASN pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 bisa semakin profesional
dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dan memajukan pembangunan
ketenagakerjaan," harap Menaker Ida.
Dia juga meminta setiap ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 untuk lebih
meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, mereka juga dituntut dapat melakukan pembinaan dalam menciptakan lingkungan
kerja yang menerapkan protokol kesehatan dan mengatur sistem kerja pada masa pandemi, dan
mendorong langkah-langkah pencegahan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Hambatan yang ada harus kita ubah menjadi peluang dan tantangan," tegasnya.

Menaker Ida juga berharap pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 dapat
menerapkan 7 nilai dasar yang berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau disebut berAKHLAK.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Haiyani Rumondang
menyampaikan salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui kolaborasi serta membangun
sinergi dengan stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Perlunya peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas SDM pengawas ketenagakerjaan
dalam melaksanakan reformasi pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan 9 lompatan besar
ketenagakerjaan," kata Haiyani Rumondang.

(mrk/jpnn) Video Terpopuler Hari ini:.

40