Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 78
Judul Nasib Program Kartu Prakerja 2022 Belum Jelas
Nama Media liputan6.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4676353/nasib-program-kartu-
prakerja-2022-belum-jelas
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-10-05 17:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berharap
program Kartu Prakerja bisa dilanjutkan. Namun untuk lebih lanjut bagaimana masa depan Kartu
Prakerja ke depan, dia menyerahkan sepenuhnya pada pemegang kebijakan.
NASIB PROGRAM KARTU PRAKERJA 2022 BELUM JELAS
Jakarta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berharap
program Kartu Prakerja bisa dilanjutkan.
Namun untuk lebih lanjut bagaimana masa depan Kartu Prakerja ke depan, dia menyerahkan
sepenuhnya pada pemegang kebijakan.
"Tugas saya bekerja sebaik-baiknya. Selanjutnya, masyarakat yang akan menilai dan menjadi
juri, bagaimana sebaiknya kelanjutan program ini di pemerintahan berikutnya," kata Denni dalam
sambutannya di acara Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) Angkatan 9, Selasa (5/10/2021).
Menurutnya, jika sebuah program sudah didesain dengan matang dan berjalan dengan baik,
mengapa tidak dilanjutkan saja dan memperkokoh lembaganya agar semakin kuat.
"Mengapa harus 'reinventing the wheel' ? Mengapa tidak melanjutkan program yang ada dengan
memperkokoh lembaganya. Jadi, kalau Program Kartu Prakerja dirasa bermanfaat, silakan
kemudian dilanjutkan," jelasnya.
Kata Denni, memang program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua problem utama
ketenagakerjaan Indonesia, yakni kecilnya lowongan kerja dan rendahnya skill angkatan kerja
kita.
"Kartu Prakerja menghadirkan solusi dengan berbagai reformasi berkelanjutan kepada publik. Di
antaranya dengan menekankan diri pada end to end digital, customer centric product, tim yang
solid, serta good governance yang diakui BPK, BPKP dan KPK," ujarnya.
77
